TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, Tanri Abeng, menyoroti banyaknya pejabat kementerian menjadi komisaris perusahaan pelat merah. Dia melihat ada potensi konflik kepentingan bila regulator yang seharusnya mengawasi semua sektor di bidangnya dilibatkan dalam urusan korporasi BUMN.
“Mereka ini kan punya jabatan yang strategis banget. Masa harus ngurusin BUMN lagi?” ujar Tanri dalam webinar pada Rabu, 6 Oktober 2021.
Tanri mengatakan para regulator sudah memiliki posisi yang strategis di instansinya masing-masing. Menurut dia, semestinya pengaturan rangkap jabatan regulator di perusahaan pelat merah dibahas dalam klausul Rancangan Undang-undang (RUU) BUMN.
Tanri mencontohkan jabatan komisaris di PT Pertamina (Persero) yang diemban pejabat di Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). Pejabat tersebut tak dimungkiri akan menunjukkan keberpihakan.
Padahal sebagai regulator yang mengawasi jalannya sektor minyak dan gas, sudah sewajarnya pejabat pemerintah bersifat netral. Tanri juga melihat banyaknya pejabat Kementerian Keuangan yang saat ini menjadi komisaris di berbagai perusahaan milik negara.
